Kewajiban dan Larangan Terhadap Yayasan Yang Didirikan oleh Warga Negara Asing / Badan Hukum Asing / Yayasan Asing

 Dibuat oleh

Stanley Lesmana, SH., MHum., MKn.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, Pasal 51 dijelaskan bahwa kewajiban dari Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Asing/ Badan Hukum Asing berkewajiban untuk:

a. Menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlku dalam masyarakat Indoneia;

d. Memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia;

e. Mengumumkan selurh sumber, jumlah, dan penggunaan dana;

f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

Larangan bagi Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Asing/ Badan Hukum Asing diatur pada Undang-Undang Ormas Pasal 52, yaitu:

a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Menganggu kestabilan dan keutuhan Negara Republik Indonesia;

c. Melakukan kegiatan intelijen;

d. Melakukan kegiatan politik;

e. Melakukan kegiatan yang menggangu hubungan diplomatik;

f.  Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;

g. Menggalang dana dari masyarakat Indonesia;

h. Menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.

Perlu digaris bawahi bahwa Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Asing / Badan Hukum Asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Negara Indonesia, namun Tidak diperkenankan menarik / menggalang dana dari masyarakat Indonesia dan sepenuhnya harus diperoleh dar luar negeri atau Warga Negara Asing / Badan Hukum Asing.

Proses Pengesahan Pendirian Yayasan Yang Dirikan oleh Warga Negara Asing / Badan Hukum Asing

 Dibuat oleh

Stanley Lesmana, SH., MHum., MKn.

A. Dasar Hukum 

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Warga Negara Asing
- Keputusan Menteri Luar Negeri 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tim Perizinan dalam Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Negara Asing

- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tim Perizinan dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Bagi Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Negara Asing 

B. Penjelasan

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 17 Tahun 2013 Tentang Ormas bahwa Ormas dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:
- Tipe Pertama / Tipe A adalah ormas / badan hukum yayasan asing atau sebutan lain
- Tipe Kedua / Tipe B adalah ormas/ badan hukum yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Asing atau oleh Warga Neara Asing bersama dengan Warga Negara Indonesia

- Tipe Ketiga / Tipe C adalah ormas / badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing

Bahwa terhadap pendirian 3 (tiga) bentuk / tipe Yayasan tersebut baru sah sebagai badan hukum apabila telah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan pendirian Yayasan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. Pemesanan Nama;

2. Verifikasi Pesan Nama Yayasan;

3. Surat Pertimbangan Dari Tim Perizinan;

4. Pratinjau Data;

5. Mengunggah Akta dan Surat Pertimbangan Tim Perizinan;

6. Surat Keputusan Kementerian Hukuma dan Hak Asasi Manusia. 

Tim Perizinan adalah tim yang akan membuat pertimbangan atas pendirian Yayasan oleh Warga Negara Asing / Badan Hukum Asing. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan PP 59 Tahun 2016 bahwa Tim Perizinan akan terdiri dari 9 (sembilan) anggota perwakilan dimana Kemnterian Luar Negeri akan bertindak sebagai koordinator.

Persyaratan untuk memperoleh Pertimbangan Pengesahan sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Pertimbangan Pengesahaan;

b. Salina Paspor Pendiri;

c. Salinan Izin Tinggal Tetap (KITAP) Pendiri;

d. Riwayat Hidup Singkat Pendiri;

e. Struktur Organisasi Yayasan;

f. Salinan Konsep Akta Pendirian Yayasan Dengan Usulan Nama Yayasan;

g. Surat Pernyataan Pendiri yang menyatakan jumlah kekayaan awal yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri minimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, dan minimal sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) untuk yayasan yang didirikan oleh Badan Hukum Asing;

Surat Pernyataan Pendiri bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia;

h. Surat Keteran Sumber Pendanaan Yayasan.

Alur Pertimbangan Pengesahan oleh Tim Perizinan, sebagai berikut:

1. Tim Perizinan Menerim Permohonan;

2. Sekretariat Memeriksa Kesesuaian Permohonan;

3. Tim Perizinan akan melakukan pemeriksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja selanjutnya akan memberikan verifikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika ada kekurangan maka calon Yayasan diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melengkapi permohonan;

b. Jika sudah terpenuhi seluruhnya maka dalam 2 (dua) bulan calon yayasan sampakan paparan pada Rapat Pleno kepada Tim Perizinan;

4. Setelah Rapat Pleno Tim Perizinan dalam waktu 5 (lima) hari kerja akan memutuskan, sebagai berikut:

a. Jika memberatkan maka Tim Perizinan akan menyampaikan surat penolakan atau catatan perbaikan, dan calon Yayasan dapat memperbaiki permohonan tersebut sesuai dengan catatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;

b. Jika tidak memberatkan maka Tim Perizinan akan memberikan  surat pertimbangan pengesahan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Apabila telah memperoleh surat pertimbangan pengesahan dari Tim Perizinan, maka  calon Yayasan melanjutkan proses dengan mengupload surat pertimbangan tersebut untuk memperoleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Yayasan.

Pendirian Yayasan Asing / Pendirian Oleh Warga Negara Asing/ Badan Hukum Asing/ Yayasan Asing

Dibuat oleh

Stanley Lesmana, SH., MHum., MKn.

A. Dasar Hukum.

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan undang-Undang Tentang Yayasan jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

- Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengesahan Badan hukum Yayasan jo Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019

- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.

B. Penjelasan

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya Yayasan sebagai badan hukum akan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari harta kekayaan pendirinya untuk yayasan dimana harta tersebut akan digunakan mencapai tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusian.

Sehingga dalam hal ini harta kekayaan yayasan yang diperoleh dari pendiri tersebut akan menjadi harta awal yayasan dan bukan lagi menjadi harta pendiri, oleh karenanya terhitung sejak pendiri menyerahkan atau memisahkan harta pribadi miliknya untuk pendirian yayasan maka sejak saat itu pendiri sudah tidak memiliki kewenangan atas harta tersebut. Harta tersebut sepenuhnya akan berada dalam pengawasan dan tanggung jawab dari yayasan yang telah didirikan tersebut. 

Penggunaan harta Yayasan akan dilakukan atau diorganisir oleh organ yayasan, yaitu Pengurus, Pengawas, dan Pembina dari Yayasan sebagaimana yang nantinya akan tercantum di dalam akta pendirian Yayasan. 

Organisasi Kemasyarakatan / Ormas adalah suatu bentuk organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang didasarkan pada kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Ormas Pasal 10 disebutkan bahwa suatu Ormas dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Ormas Tidak Berbadan Hukum, dan Ormas Berbadan Hukum, dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Ormas menyatakan bahwa Ormas yang Berbadn hukum tersebut terdiri dari Perkumpulan dan Yayasan. Artinya berdasarkan Undang-Undang Ormas maka Yayasan termasuk kategori Ormas, oleh karenanya dalam hal pendirian Yayasan Asing maka harus mengacu juga pada aturan Undang-Undang Ormas yang mengatur pendirian Ormas oleh Warga Negara Asing.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Ormas, bahwa pendirian Ormas oleh warga negara asing dapat berbentuk sebagai berikut:

a. Badan hukum Yayasan asing;

b. Badan hukum Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Asing atau Warga Negara Asing bersama dengan Warga Negara Indonesia;

c. Badan hukum Yayasan yang didirikan oleh Badan Hukum Asing.

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka yang dapat mendirikan Yayasan Asing dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, dan Yayasan yang didirikan oleh Badan Hukum Asing.

Persyaratan Pendirian Yayasan oleh Warga Negara Asing, sebagai berikut:

a. Pendiri dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan syarat haru tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun;

b. KITAP;

c. Pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);

d. Salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara harus dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

e. Surat Pernyataan pendiri bahwa kegiatan Ormas berbadan hukum Yayasan yang didirikan di Indonesia tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau Negara Indonesia.

Persayarata Pendirian Yayasan oleh Badan Hukum Asing, sebagai berikut:

a. Badan hukum asing yang mendirikan Yayasan terseut telah beroperasi di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

b. Pemisahan harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayan awal Yayasan paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

c. d. Salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara harus dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

e. Surat Pernyataan pendiri bahwa kegiatan Ormas berbadan hukum Yayasan yang didirikan di Indonesia tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau Negara Indonesia.

Selain persyaratan tersebut di atas untuk pendirian Yayasan baik yang didirikan oleh Warga Negara Asing ataupun Badan Hukum Asing juga diperlukan persyaratan sebagai berikut:

a. Bukti Persetujuan Penggunaan Nama Yayasan;

b. Salinan akta pendirian Yayasan;

c. Domisili;

d. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal Yayasan;

e. Surat Pernyataan tidak sedang dalam sengketa;

f. Surat Pernyataan kesnggupan dari pendiri untuk memperoleh NPWP dan laporan SPT;

g. Surat Pertimbangan dari Tim Perizinan;

h. PNBP

Pada pendirian Yayasan Asing juga perlu diperhatikan pemilihan nama, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Ormas bahwa ada beberapa larangan penggunaan nam oleh Ormas, yaitu:

a. Penggunaan Nama Lembaga Pemerintahan;

b. Penggunaan Nama Ormas lain atau Partai Politik;

c. Penggunaan Nama Negara Lain;

d. Penggunaan Nama Negara atau Lembaga International Lain;

e. Melakukan Kegiatan Yang Menjadi Tugas Aparat Penegak Hukum

f. Penggunaan Nama Ormas Separatis atau Ormas Terlarang.

MOU / Nota Kesepahaman adalah Perjanjian

 Dibuat oleh

Stanley Lesmana, SH., MHum., MKn.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum telah diatur mengenai definisi dari Perjanjian yaitu perikatan antara 2 (dua) orang atau lebih. Orang dalam hal ini harus diartikan secara luas, sehingga yang Orang tidak lagi orang persorangan namun juga termasuk Badan Hukum. Sehinga untuk mengetahui apakah Nota Kesepahaman / MOU adalah Perjanjian maka kita harus melihat apakah Nota Kespahaman / MOU tersebut memenuhi unsur dari Perjanjian.

Unsur dari Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pertama yang pertama adalah adanya perikatan / kesepakatan, dan yang kedua adalah adanya minimal 2 (dua) orang atau lebih. Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka kita lihat apa yang dimaksud dengan Nota Kesepahaman / MOU itu sendiri adalah Perikatan / Kesepakatan awal yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih. Berdasarkan pengertian dari Nota Kesepahaman merupakan suatu Perjanjian.

Selanjutnya jika Nota Kesepahaman / MOU adalah Perjanjian, maka  secara hukum Nota Kesepahaman / MOU memilki kekuatan mengikat di hadapan hukum di Indonesia, dengan syarat Nota Kesepahaman / MOU dibuat dengan berpedoman pada syarat-syarat sah pembuatan Perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

No	Syarat	Keterangan
1	Adanya Kesepakatan atau kata “Sepakat”	Tidak ada paksaan, kekhilafan, dan penipuan
2	Cakap Hukum	Tidak dibawah umur dan tidak dibawah pengampuan
3	Objek tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku	Contoh tidak diperbolehkan membuat perjanjian karena: -       Perjanjian hutang karena judi, -       perjanjian untuk memonopoli pasar
4	Tidak bertentangan dengan norma yang ada	Tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan norma yang ada misalnya kesusilaan.

Hal yang tidak kalah penting dari syarat-syarat tersebut adalah mengenai dapat atau tidaknya suatu Nota Kesepahaman / MOU / Perjanjian tersebut dieksekusi atau dilaksanakan. Artinya walaupun Perjanjian/ Nota Kesepahaman / MOU tersebut mengikat para pihak dan sah, namun tidak akan berarti apabila Perjanjian/ Nota Kesepahman / MOU tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dieksekusi. Suatu Perjanjian/ Nota Kesepahaman / MOU  harus mengatur mengenai hak dan kewajibannya secara jelas dan terukur. 

Contoh:

A dan B membuat Nota Kesepahaman / MOU / Perjanjian mengenai jual beli mobil, namun pada perjanjian tersebut hanya mengatur mengatur mengenai keinginan A membeli mobl dari B sebanyak 20 unit. Maka terhadap perjanjian ini walupun memenuhi unsur perjanjian dan syarat perjanjian tetapi perjanjian ini tidak dapat di eksekusi karena hak dan kewajiban tidak jelas dan terukur.

- "Jelas" berarti harus jelas unit mobilnya tipe apa, merek apa, dan berapa harganya.

- "Terukur" berarti kapan penyerahan unit, kapan dilakukan pembayaran 

ASAS-ASAS HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Dibuat oleh

Stanley Lesmana, SH., MHum., MKn.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang telah disahkan, dapat diketahui bahwa pada dasarnya dalam UU Cipta Kerja terdiri dari 5 (lima) asas utama, yaitu:

1.       Asas Pemerataan Hak.

Adalah penciptaan kerja guna menjaga dan mewujudkan hak-hak Warga Negara Indonesia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang dilakukan secara merata diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Asas ini diharapkan UU Cipta Kerja dapat membantu setiap Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

2.       Asas Kepastian Hukum.

Adalah penciptaan kerja yang dilaksanakan sejalan dengan penciptaan iklim usaha yang konsdusif dan dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Asas ini ditujukan untuk keseluruhan pihak baik untuk pelaku usaha maupun pekerja dan calon pekerja agar tetap mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.       Asas Kemudahan Berusaha.

Adalah penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Melalui Asas ini diharapkan UU Cipta Kerja dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan usaha di tingkat mikro, kecil, dan menengah serta koperasi-koperasi yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang, agar dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi Negara Kesatuan Repulik Indonesia.

4.       Asas Kebersamaan.

Adalah penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat. Melalui Asas ini diharapkan UU Cipta Kerja dapat mempersatukan seluruh pengusaha di Indonesia baik usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi-koperasi yang ada agar dapat tumbuh dan berkembang bersama agar dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan bangsa Indonesia.

5.       Asas Kemandirian.

Adalah  pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya. Melalui Asas ini diharapkan UU Cipta Kerja dapat membantu kemandirian bagi usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi-koperasi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan usahannya. 

Berdasarkan kelima asas hukum yang ada pada UU Cipta Kerja, maka dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja ini semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dengan menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2), yaitu “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Permohonan Hak / Izin Hutan Desa

Permohonan Hak / Izin Hutan Desa

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016

Dibuat oleh

Stanley Lesmana, SH., MHum., MKn.

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pengelolaan kawasan hutan lindung dan produksi pada hutan desa ini akan diberikan kepada lembaga desa dengan izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (“HPHD”)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, HPHD hanya diberikan pada:

1.       Hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin;

2.       Hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani;

3.       Wilayah tertentu dalam KPH

Note:

Setiap pemberian tetap mengacu pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (“PIAPS”) yang telah ditentukan oleh Menteri.

Permohonan HPHD ini dapat diajukan oleh satu atau beberapa lembaga desa dan diketahui oleh kepala desa yang setempat kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubenur, Bupati/Walikota, Kepala UPT, dan Kepala KPH. Syarat dan ketentuan Permohonan HPHD sebagai berikut:

1.       Permohonan HPHP berada dalam wilayah desa yang dimohonkan.

2.       Lembaga desa yang mengajukan harus dalam bentuk koperasi desa atau badan usaha milik desa setempat.

3.       Lokasi harus sesuai dengan PIAPS yang ada, apabila lokasi diluar PIAPS tetap dapat diajukan kepada menteri dengan difasilitasi kelompok kerja percepatan kehutanan sosial (“Pokja PPS”)

4.       Pada permohoanan harus melampirkan:

• peraturan desa mengenai pembentukan lembaga desa atau peraturan adat atau peraturan masyarakat adat tentang pembentukan lembaga adat yang telah diketahui kepala desa/lurah;
• Melampirkan surat keputusan kepala desa mengenai struktur organisasi lembaga desa, koperasi desa/ badan usaha milik desa;
• Gambar umum wilayah yang setidak-tidaknya mencakup keadaan fisik wilayah, sosial, ekonomi, dan potensi kawasan hutan;
• Peta usulan lokasi dengan skala 1:50.0000

 Izin HPHD yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga desa akan berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani izin tersebut. Izin HPHD yang diberikan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali apabila hasil evaluasi tidak baik maka izin dapat dicabut sebelum jangka waktu izin berakhir. 

Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016

Dibuat oleh:

Stanley Lesmana, SH., MHum., MKn.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial (“P.83”)dibuat dengan tujuan untuk memberikan legalitas, dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan di Indonesia dengan sistem perhutanan sosial. Selain itu peraturan P.83 ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat dalam perhutanan sosial, serta sebagai salah dasar untuk penyelesaian permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau disekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarkat dan pelestarian fungsi hutan.

Perhutanan Sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya baik dalam bentuk:

1.       Hutan Desa;

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pengelolaan kawasan hutan lindung dan produksi pada hutan desa ini akan diberikan kepada lembaga desa dengan izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (“HPHD”)

2.       Hutan Kemasyarakatan;

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyakarat. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan lindung dan produksi ini akan diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyaratan (“IUHKm”).

3.       Hutan Tanaman Rakyat;

Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibagun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitan hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelesatiran sumber daya hutan. Izin yang diberikan berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (“IUPHHK-HTR”).

4.       Hutan Adat;

Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

5.       Kemitraan Kehutanan.

Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usha industri primer hasil hutan.

Pemanfaatan Hutan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu dengan cara pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran dengan berdasarkan pada asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan. Selain itu dapat juga dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui jasa ekowisata, jasa tata air, jasa keanekaragaman hayai dan jasa penyerapan/penyimpanan karbon.

HAK ATAS TANAH DI INDONESIA

JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH DI INDONESIA

by : Stanley Lesmana, SH., MHum.

I. Pendahuluan

Zaman dahulu pada saat Negara Indonesia merdeka dari Belanda banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh mereka ditinggalkan begitu saja, sehingga timbul ketidakpastian hukum akan kepemilikan tanah tersebut. Melihat pada hal tersebut Bangsa Indonesia mencoba untuk melakukan pemberesan masalah dibidang hukum tanah dengan mengeluarkan domein verklaring, dimana seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dinyatakan milik Negara Indonesia. Setelahnya Negara Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 agar terciptanya suatu kepastian hukum tanah di Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, menyatakan bahwa seluruh tanah yang berada di Indonesia adalah milik dari Negara. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat 3, yang menyatakan bahwa seluruh tanah dikuasai oleh Negara.

Pasal 33 ayat 3 UUD' 45

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" 

Sebagaimana pengaturan tersebut bahwa telah diketahui di Indonesia pada dasarnya tidak ada kepemilikan mutlak atas suatu tanah, karena pada dasarnya seluruh tanah adalah milik Negara, namun untuk itu Negara dapat memberikan izin kepada warganya untuk menggunakan tanah yang ada di Indonesia.

II. Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut diketahui bahwa Negara hanya dapat memberikan izin kepada warga negaranya dengan memberikan diatura dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu sebagai berikut :

1. Hak Milik;

2. Hak Guna Bangunan;

3. Hak Guna Usaha;

4. Hak Pakai.

Keempat hak tersebut merupakan bentuk pemberian izin negara kepada warganya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya, namun tidak seluruh hak tersebut dapat digunakan dan dimiliki. Sebab keempat hak tersebut memiliki syarat-syarat dan ketentuannya masing-masing.

1. Hak Milik

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, yang dapat dimiliki dan dialihkan hanya kepada warga negara Indonesia, dan badan hukum khusus yang oleh peraturan memang diperizinkan untuk memiliki hak milik.

Hapusnya Hak Milik terjadi apabila : 

a. Tanahnya jatuh kepada Negara, baik karena:

• karena pencabutan hak;

• karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 

• karena ditelantarkan; 

• karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2 UU Nomor 5/1960.

b. Tanahnya musnah.

2. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

Hak Guna Bangunan dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan badan hukum Indonesia.

Hapusnya Hak Guna Bangunan terjadi apabila :

a. Jangka waktunya berakhir; 

b.  Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; 

c.  Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; 

d.  Dicabut untuk kepentingan umum; 

e.  Ditelantarkan; 

f.  Tanahnya musnah; 

g.  Ketentuan dalam pasal 36 ayat (2) UU Nomor 5/1960.

3. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. 

Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing, badan hukum asing, dengan jangka waktu 25 tahun, dan dapat diperpanjang 35 tahun.

4. Hak Pakai
Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak Pakai dapat diberikan kepada

a. warga-negara Indonesia;

b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

KEDUDUKAN HUKUM BAGI YAYASAN YANG BELUM DISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG YAYASAN

KEDUDUKAN HUKUM BAGI YAYASAN YANG BELUM DISESUAIKAN

DENGAN

UNDANG – UNDANG YAYASAN

Stanley Lesmana, SH.

Abstract

A Foundation is a non - profit legal entity which is recognized by the Government Indonesia and governed under Law Number 16, year 2001 concerning Foundation as lastly amended by Law Number 28 year 2004 concerning Amendment of Law Number 16 year 2001 concerning Foundation ( hereinafter be referred as  " Undang-Undang Yayasan" ), Pursuant to Undang-Undang Yayasan that every foundation that established prior the enactment of Undang-Undang Yayasan obliged to adjust its Article of Association Foundation with Undang-Undang Yayasan. However in practice there are still many foundations is not not comply Article of Association with Undang-Undang Yayasan. Based on the fact there are many foundation still active doing their business even though they not adjust Article of Association. The Government of Indonesia enact Government Regulation Number 2 year 2013 Concerning Amendment Government Regulation Number 63 year 2008 concerning doing Undang-Undang Yayasan (here in after be referred to as “Peraturan Yayasan”). In early 2013 this Foundation Regulation become the turning point, wherein Government of Indonesia has adjust its regulation with the current situation in the society to create legal certainty for foundation which not adjust its

Abstrak

Yayasan adalah suatu badan hukum non-profit yang diakui oleh Negara Indonesia dan diatur di dalam perundang-undangan, yaitu:  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang ditelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut “ Undang-Undang Yayasan”); Sesuai dengan Undang-Undang Yayasan seluruh yayasan yang telah didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan.Namun pada praktiknya masih terdapat banyak yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasar yayasan  dengan Undang-Undang Yayasan. Melihat pada fakta masih banyak yayasan tetap aktif melakukan kegiatan usahanya walaupun belum menyesuaikan anggaran dasarnya. Pemerintah pada awal tahun 2013 mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang Tentang Yayasan (Untuk selanjutnya disebut “Peraturan Yayasan”). Pada Peraturan Yayasan inilah yang merupakan titik balik di mana Pemerintah Indonesia menyesuaikan keadaan di masyarakat dengan peraturan yang berlaku agar dapat terciptanya kepastian hukum atas yayasan yang belum disesuaikan.

I.       Latar Belakang

Pada mulanya mendirikan suatu yayasan cukup membuat akta pendirian yayasan yang didaftarkan kepada pengadilan negeri setempat, tetapi pada tahun 2001 Negara Indonesia telah mengubah ketentuan tersebut dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.  Oleh karenanya untuk pendirian suatu yayasan diperlukan pembuatan akta pendirian yang kemudian didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  Selain mengubah ketentuan mengenai pendirian yayasan, peraturan perundang-undangan mengenai yayasan ini juga mengatur mengenai yayasan yang telah didirikan sebelum peraturan ini berlaku, yaitu setiap yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan wajib untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan Undang-Undang Yayasan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan, dan memberitahukan kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak penyesuaian. Namun ketentuan ini kemudian diubah kembali pada tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yaitu suatu yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan akan tetap diakui sebagai badan hukum selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dengan ketentuan menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan Undang-Undang Yayasan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mulai berlaku sejak tanggal 06 Oktober 2005, jika 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlaku hal itu berarti jatuh pada tanggal 06 Oktober 2008. Dalam hal ternyata yayasan masih belum melakukan penyesuaian pada tahun 2008, maka yayasan tersebut tidak lagi berhak menggunakan kata “yayasan”. Sanksi tidak dapat menggunakan kata yayasan membawa dampak yang besar bagi yayasan, karena kata “yayasan” ini merupakan bentuk badan hukum yang diakui oleh Negara Indonesia. Pada saat suatu yayasan tidak dapat menggunakan kata “yayasan” hal ini berarti membuat yayasan kehilangan bentuk sebagai badan hukumnya. Apabila yayasan kehilangan bentuk badan hukumnya lalu yayasan yang belum menyesuaikan tersebut disebut sebagai apakah? Permasalahan inilah yang menjadi pertanyaan pada praktiknya, sementara perundang-undangan tidak pernah mengatur hal ini. 

Pada faktanya sampai dengan saat ini banyak yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, namun yayasan-yayasan tersebut masih aktif melakukan kegiatannya dan melapor pada instansi-instansi terkait mengenai kegiatan yang dilakukannya. Jika hal itu terjadi lalu bagaimana sebenarnya kedudukan yayasan tersebut di mata hukum. Melihat pada permasalahan tersebut maka pada  awal tahun 2013 Negara Indonesia memperbarui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang Tentang Yayasan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 inilah pemerintah memberikan dasar hukum dan kedudukan yang jelas bagi setiap yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan dan belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan.

II.    Yayasan

2.1. Pengertian Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yayasan adalah suatu subjek hukum yang berdiri sendiri dan dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum suatu yayasan akan diwakili oleh organ yayasan, yaitu:

a.      Pengurus

Setiap orang perseorangan dapat diangkat sebagai pengurus untuk masa jabatan 5 (lima) tahun oleh pembina melalui rapat pembina. Setiap orang perseorangan yang telah diangkat sebagai pengurus tidak lagi dapat diangkat sebagai pengawas maupun pembina. Pengurus yayasan adalah organ yayasan yang bertugas untuk melaksankan kepengurusan yayasan.

Susunan pengurus yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus berwenang untuk mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan demi kepentingan dan tujuan dari yayasan, namun pengurus tidak berwenang untuk:

-      Mengikatkan yayasan sebagai penjamin utang;

-      Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina;

-      Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

b.      Pengawas

Pengawas adalah orang yayasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Sekurang-kurangnya suatu yayasan harus memiliki 1 (satu) orang pengawas. Seorang pengawas tidak dapat rangkap jabatan sebagai pengurus maupun pembina.

c.       Pembina

Pembina adalah orang yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang Yayasan maupun anggaran dasar. Kewenangan yang dimaksud, yaitu:

-      Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;

-      Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurusn dan anggota pengawas;

-      Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;

-      Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; dan

-      Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

d.      Rapat Pembina

Rapat Pembina merupakan suatu wadah yang ada di dalam yayasan sebagai tempat untuk mengambil keputusan; di mana keputusan dalam rapat pembina tersebut meruapakan keputusan tertinggi di dalam suatu yayasan.

Suatu rapat pembina dapat dilaksankan oleh yayasan apabila dalam rapat pembina tersebut dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota pembina; dalam hal panggilan rapat pertama tidak dapat mengambil keputusan karena kurangnya kourum rapat, maka dapat dilakukan panggilan rapat yang kedua dengan syarat kehadiran ½ dari jumlah anggota pembina hadir.

2.2. Klasifikasi Yayasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 suatu yayasan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a.       Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan.

b.      Yayasan yang didirikan sesudah Undang-Undang Yayasan;

 (Dalam hal ini hanya akan dibahas mengenai Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan)

Berdasarkan Undang-Undang Yayasan diketahui bahwa ada kewajiban bagi semua yayasan yang telah berdiri dan/atau didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Sedangkan untuk yayasan yang sampai dengan tahun 2008 masih belum menyesuaikan anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, maka tidak dapat menggunakan kata “Yayasan”. Sehubungan dengan permasalahan tersebut pada tahun 2013 Negara Indonesia memberikan solusi dengan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Solusi tersebut adalah bahwa setiap yayasan yang masih belum dapat menyesuaikan anggaran dasar masih diberikan kesempatan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan.

Sehubungan dengan penyesuaian yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, maka yayasan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kondisi, yaitu:

a.       Yayasan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang telah diumumkan dalam tambahan beritan Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan dari instansi terkait;

b.      Yayasan yang telah didirikan namun belum didaftarkan, belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, serta belum mendapatkan izin kegiatan dari instansi terkait.

Jika yayasan dalam kondisi tersebut di atas dan yayasan masih tetap menjalankan kegiatan dengan mendasarkan pada seluruh kegiatan pada anggaran dasar yang belum disesuaikan, maka anggaran dasar tersebut masih dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan dengan syarat dan ketentuan yang berbeda dari kondisi pertama dengan kondisi kedua, yaitu:

1.      Kondisi di mana yayasan sudah pernah terdaftar namun belum disesuaikan. Apabila kondisi yayasan seperti ini, maka Yayasan tentunya sudah tidak dapat menggunakan kata Yayasan namun statu badan hukum masih dapat dipertahankan dengan menyesuaikan anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan.

Syarat-syaratnya sebagai berikut:

a.       Selama 5 (lima) tahuan berturut-turut yayasan tersebut masih melakukan kegiatan yayasan;

b.      Belum pernah dibubarkan;

c.       Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus yayasan;

d.      Data pembina, pengurus, dan pengawas;

e.       Salinan akta perubahan anggaran dasar;

f.       Bukti pendaftaran yayasan;

g.      Laporan kegiatan 5 (lima) tahun berturut-turut;

h.      Surat Pernyataan pengurus tidak pernah bubar;

i.        Fotokopi NPWP;

j.        Surat pernyataan tempat kedudukan oleh pengurus,

k.      Neraca yayasan;

l.        Pengumuman dalam surat kabar mengenai laporan tahunan (jika dana berasal dari bantuan negara / luar negeri);

m.    Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan.

2.      Kondisi di mana yayasan sama sekali belum pernah didaftarkan dan belum pernah disesuaikan namun secara praktik yayasan masih aktif melakukan kegiatannya, maka nama yayasan masih dapat dipertahankan dengan melakukan permohonan pengesahan dengan melampirkan:

a.       Salinan akta pendirian yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal usul pendrian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan;

b.      Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

c.       laporan kegiatan yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh instansi terkait;

d.      surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;

e.       fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;

f.       surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;

g.      neraca yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan yayasan pada saat penyesuaian;

h.      pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Yayasan; dan

i.        bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan dan pengumumannya

III. Pembahasan Permasalahan Yayasan

Berdasarakan peraturan-peraturan yang ada diketahui bahwa setiap yayasan yang telah didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan, baik yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan di Tambahan Berita Negara, maupun yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan memperoleh izin usaha tetap harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun, sebagaimana yang dimaksud dengn Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, dalam hal yayasan belum melakukan penyesuaian pada waktu yang telah ditentukan, maka yayasan tersebut tidak dapat lagi menggunakan kata yayasan.

Pada praktiknya menjadi suatu persoalan tersendiri bagi yayasan yang tidak dapat menggunakan kata yayasan dan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan, yaitu bagaimana yayasan tersebut melakukan kegiatannya, apakah masih dapat dianggap seluruh tindakan yang diambil oleh pengurus tersebut sebagai tindakan yayasan? Jika benar masih mewakili yayasan lalu atas dasar apa dikatakan masih mewakili yayasan, karena jelas ditulis dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 71 :

(1)   Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

a.      telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

b.      telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undangundang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2)   Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.

(3)   Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(4)   Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

Pada penjelasan di atas terlihat jelas bahwa setiap yayasan yang belum menyesuaikan tidak dapat melaksanakan kegiatannya atas nama yayasan, namun menjadi sebagai suatu perkumpulan[1] berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Persoalan ini tidak hanya selesai dengan dianggap yayasan tersebut sebagai perkumpulan saja, karena pada praktiknya masih menggunakan kata yayasan. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum yayasan sebab pengaturan hukum antara badan hukum perkumpulan dengan suatu yayasan berbeda.

Melihat persoalan tersebut pemerintah memberikan jalan keluar dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, yang mana dalam peraturan tersebut menegaskan bagi setiap yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan dan masih melakukan kegiatan yayasan minimal 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan, serta belum dibubarkan masih dapat tetap diakui sebagai yayasan apabila yayasan tersebut bersedia untuk mengubah anggaran dasar sesuai dengan Undang-Undang Yayasan, maka dapat menyesuaikan anggaran dasar yayasannya dengan mencantumkan:

1.      seluruh kekayaan yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus yayasan tersebut; atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan undang-undang;

2.      data mengenai nama dari anggota pembina, pengurus, dan pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut.

3.      Pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan yang telah disesuaikan dengan undang-undang disampaikan kepada menteri oleh pengurus yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan.

4.      Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud wajib dilampirikan:

a.       Salinan akta perubahan seluruh anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan;

b.      Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

c.       Laporan kegiatan yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh instansi terkait;

d.      Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;

e.       Fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah dilegalisasikan oleh notaris;

f.       Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;

g.      Neraca yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan yayasan pada saat penyesuaian;

h.      Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Yayasan; dan

i.        Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan dan pengumumannya.

Apabila proses penyesuaian yayasan telah selesai, maka yayasan dapat kembali menggunakan kata “yayasan”.

III.             Kesimpulan

1.      Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 maka semua yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan saat ini mendapat kesempatan kembali untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan.

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 untuk sementara waktu telah memecahkan masalah yayasan yang belum disesuaikan.

3.      Bahwa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 juga telah menimbulkan pertanyaan hukum yang baru, yaitu apakah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 bersifat melengkapi Undang-Undang Yayasan atau sebaliknya bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan. Berdasarkan Undang-Undang Yayasan jelas bahwa seluruh yayasan yang belum menyesuaikan dalam waktu 3 tahun tidak dapat menggunakan kata “yayasan”, sementara disisi lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 memberikan kesempatan kepada semua yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan;

4.      Perlu dilakukan penelitian hukum yang lebih dalam mengenai peraturan yayasan ini, sebab jika Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 sifatnya bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ini menjadi cacad / tidak dapat diterapkan secara sempurna sebagaimana asas hukum “lex superior derogate legi inferiori”

V. Daftar Pustaka

-      Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. (penerjemah), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakn ke 27 (edisi revisi), Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1992;

-      Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, embaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132;

-      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430;

-      Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4894;

-      Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan undang-Undang Tentang Yayasan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387;

-      Fred B.G. Tumbuan, Bahan Seminar “Pengelolaan Asset Gereja Menyongsong berlakunya UU Yayasan” , diselenggarakan Suara Pembaruan-Kantor Hukum Aldentua Siringoringo, SH & Partners, dan Irnet, Jakarta, 2001.

---

[1] Perkumpulan yang dimaksud adalah perkumpulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Pasal 1653 : selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai yang diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.”