PENGUASAAN TANAH NEGARA / HAK PENGELOLAAN

PENGUASAAN TANAH-TANAH NEGARA

(PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1953 TENTANG PENGUASAAN TANAH-TANAH NEGARA)

Stanley Lesmana, S.H.

Tanah Negara  (Vrij Landsdomein) adalah tanah-tanah yang dimiliki dan kuasai penuh oleh Negara, artinya  seluruh tanah yang bebas merupakan milik Negara dari seluruh hak-hak milik seseorang ( baik yang berdasarkan hukum adat maupun hukum barat). Vrij Landsdomein ini masih belum ada pengaturan yang secara khusus dan tegas mengatur penguasaannya. Namun pada zaman Kolonial Belanda ada satu peraturan didalam Staatsblad 1911 No. 1 1 0 yang telah diubah dengan Staasblad 1940 No. 430 mengenai penguasaan barang-barang tidak bergerak oleh Negara. Didalam Staatsblad tersebut diatur bahwa untuk penguasaannya berada pada Departemen yang membiayainya dan memeliharanya. Peraturan Staatsblad 1911 No. 110 ini tidak mengatur mengenai kewajiban dari Departemen untuk memeliharanya dan membiayainya, namun pada zaman itu sudah menjadi pendapat umum bahwa penguasaan terhadap bidang-bidang tanah tersebut menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari Departemen yang menguasainya.

Hal mengenai penguasaan Tanah-Tanah Negara (Brij Landsdomein) pada zaman Belanda  dapat terjadi karena dahulu pemerintah Belanda berpendirian bahwa:

a.     Vrij Landsdomein yang dibebaskan oleh Departemen, dianggap dibawah penguasaan Departemen tersebut.

b.    Vrij Landsdomein yang penguasaannya jelas-jelas diserahkan kepada Departemen.

Setelah berakhirnya masa Kolonial Belanda bergantilah masa Jepang menduduki Indonesia. Jepang dengan kepentingan yang berbeda dari Belanda memberikan keleluasaan penuh kepada pemerintah Jepang yang menduduki Indonesia untuk mengatur kepentingannya masing-masing. Akibat pemberian keleluasaan tersebut munculah kekacauan mengenai pengaturan tentang Vrij Landsdomein, yaitu:

     a.     Penggunaan Vrij Landsdomein yang menyimpang;

    b.   Pembelian Tanah yang tidak diketahui atau tidak tercatat oleh Departemen yang membelinya, 

          sehingga tidak lagi diketahui oleh Departemen yang menguasainya;

     c.     Pengalihan Vrij Landsdomein antar departemen yang membuat kekacauan antar departemen.

Pada Akhirnya tahun 1945 Bangsa Indonesia merdeka dan mulailah mengatur kembali kekacauan-kekacauan Vrij Landsdomein. Bangsa Indonesia melihat bahwa pengaturan mengenai Vrij Landsdomein dapat dilakukan oleh 2 cara, yaitu:

1.    Ditujuk langsung oleh Undang-Undang, dimana maksud dan tujuan jelas serta tegas;

2.    Ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah.

Penunjukan melalui Peraturan Pemerintah inilah menurut Bangsa Indonesia harus diperbaharui agar tidak lagi menimbulkan keragu-raguan mengenai Brij Landsdomein. Berdasarkan hal tersebut Bangsa Indonesia mengatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara dengan meletakan pengawasan Vrij Landsdomein dibawah satu tangan, yaitu Menteri Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri dalam hal ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penguasaan Tanah Negara ( Brij Landsdomein), dan juga berhak untuk:

a.     Menyerahkan penguasaan tersebut kepada Jawatan (organisasi kementerian yang berdiri sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1952), dan Daerah Swatantra (daerah yang diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia)

b.    Mengawasi agar Vrij Landsdomein tetap sebagai peruntukannya.

Penerima penguasaan vrij Landsdomein dalam hal ini jawatan dan Daerah Swatantra dapat memberikan izin kepada pihak lain yang ingin menggunakan tanah tersebut untuk sementara waktu, akan tetapi pihak jawatan atau daerah swatantra harus memiliki kewenangan untuk mencabut kembali setiap waktu dan harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri berhak mencabut Brij Landsdomein dalam hal terjadi:

a.     Penyerahan penguasaan itu ternyata keliru atau tidak tepat lagi

b.    Luas tanah yang diserahkan penguasaannya itu ternyata sanagt melebihi keperluan

c.     Tanah itu tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.    

RUMAH SUSUN

APARTMENT / RUMAH SUSUN
(UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 1985, tentang RUMAH SUSUN)
Stanley Lesmana, SH



Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa di Indonesia tidak ada peraturan mengenai apartment, namun yang ada adalah peraturan mengenai Rumah Susun. Peraturan Rumah Susun ini lebih luas dari istilah apartment sebab mencakup juga pengaturan mengenai bangunan bertingkat yang dipisahkan untuk kepentingan komersial. Hal ini dapat terlihat jelas dari definisi Rumah Susun.

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dengan tanah-bersama.

Maka setiap gedung bertingkat yang senantiasa mengandung sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama, yang penggunaannya untuk hunian atau bukan hunian, secara mandiri ataupun terpadu sebagai satu kesatuan system bangunan disebut juga sebagai Rumah Susun (Berdasarkan penjelasan UU Nomor 16 tahun 1985). Penjelasan ini dapat dimengerti karena dalam pengertian Rumah Susun dalam Undang-Undang itu sendiri dikatakan “………..terutama untuk tempat hunian,…..” berarti diutamakan untuk sebuah hunian, namun apabila bukan digunakan untuk hunian juga dapat dikatakan Rumah Susun. Sehingga unsur sebagai hunian bukan merupakan unsur yang esensial.

Melalui pengertian tersebut dapat kita ketahui unsur esensial dari suatu Rumah Susun adalah:

1.  Bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
2.  Terbagi dalam bagian-bagian
3. Bagian-bagian tersebut dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah 
4. Dilengkapi bagian bersama, benda bersama dengan tanah bersama.

Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibagun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman.

Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun (pondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lift, selasar, saluran-saluran, pipa-pipa, jaringan-jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi serta ruang untuk umum).

Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama (taman, bangunan pertamanan, bangunan saran sosial, tempat ibadah, tempat bermain, tempat parkir).

Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin banguan. Tanah pada dasarnya memiliki fungsi sosial seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Asas Pembangunan Rumah Susun

• Asas Kesejahteraan umur keadilan dan pemerataan

•  Asas Keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan

Tujuan Pembangunan Rumah Susun:

1.  Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya.
2. Meningkatkan daya guna dan daya hasil gguna tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi, dan seimbang.
3. Memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

Pembangunan Rumah Susun dapat dilakukan oleh:

•  BUMN
• BUMD
• Koperasi
• BUMS
• Swadaya Masyarakat.

Persayaratan dalam Pembanguan Rumah Susun ada 2 yaitu:

• Persyaratan 
• TeknisPrsyaratan Adiminstrasi

Rumah Susun Hanya dapat dibangun di atas hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tnah Negara atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pembangunan yang membangun rumah susun di atas tanah yang dikuasai dengan hak pengelolaan, wajib menyelesaikan status hak guna bangunan di atas hak pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjual satuan rumah susun yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas satuan dan bagian bersama dalam bentuk gambar dan uraian yang disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberi kejelasan atas:

•  Batas satuan yang dapat dipergunakan secara terpisah untuk perseorangan
•  Batas dan uraian atas bagian bersama dengan benda bersama yang menjadi hak masing-masing satuan
•  Batas dan uraian tanah bersama dengan besarnya bagian yang menjadi haknya masing-masing satuan.

Pemilikan Rumah Susun:

1. Satuan Rumah Susun dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.
2. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik ini meliputi hak atas Bagian Bersama, benda Bersama, dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
3. Hak atas bagian bersama, benda bersama, dan hak atas tanah bersama sesuai dengan atas luas atau nilai satuan rumah susun yang bersangkutan pada waktu satuan tersebut diperoleh pemiliknya yang pertama.

Tanda Bukti Hak Milik Satuan Rumah Susun

1. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama menurut ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahunn 1960
2. Gambar denah Tingkat rumah susun yang bersangkutan, yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki
3. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang bersangkutan kersmuannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pengalihan hak atas satuan rumah susun juga dapat dilakukan melalui pewarisan atau cara pemidahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemindahan hak ini harus dilakukan dengan Akta PPAT dan didaftarkan pada kantor agrarian.

Rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya dapat dijadikan jaminan hutang dengan:

•  Dibebani hipotik, jika tanah hak milik atau hak guna bangunan
•  Dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah Negara.

Hipotik atau fidusia dapat juga dibebani berserta rumah susun yang akan dibangun sebagai jaminan pelunasan kredit yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan rumah susun yang telah direncanakan di atas tanah yang bersangkutan dan yang pemberian kreditnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan pelaksaan pembangunan rumah susun tersebut.

Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 dapat dijadikan jaminan hutang dengan:

•  Dibebani hipotik, jika tanah hak milik atau hak guna bangunan
•  Dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah Negara.

Pemberian Hipotik ini dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan wajib didaftarkan pada kantor agrarian kabupaten dan kotamadya untuk dicatatkan pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan.

Diterbitkan sertifikat hipotik yang terdiri dari salinan buku tanah hipotik dan salinan akta pejabat pembuat akta tanah.

Tanggal buku tanah hipotik adalah tanggal yang ditetapkan tujuh hari setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya oleh kantor Agraria kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan atau jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, maka buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.

Sertifikat hipotik mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan sebagai putusan pengadilan.

Bentuk dan isi akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, bentuk dan isi buku tanah hipotik serta hal-hal lain mengenai pendaftaran hipotik dan pembenan sertifikat sebagai tanda bukti, ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960.

Pemberian fidusia dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah dan wajib didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan.

Bentuk dan isi akta Pejabat Pembuat akta Tanah dan hal-hal lain mengenai pencatatan fidusia diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Dalam pemberian hipotik atau fidusia dapat diperjanjikan bahwa pelunasan hutang yang dijamin dengan hipotik atau fidusia itu dapat dilakukan dengan cara angsuran sesuai dengan tahap penjualan satuan rumah susun, yang besarnya sebanding dengan nilai satuan yang terjual.

Dalam hal pelunasan, maka satuan rumah susun yang harganya telah dilunasi tersebut bebas dari hipotik atau fidusia yang membebaninya.

Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hipotik atau fidusia, eksekusi hipotik atau fidusia yang bersangkutan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Pelaksanaan penjualan baru dapat dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan, dan/atau media massa cetak setempat, tanpa ada pihak yang menyatakan keberatan.

Satuan rumah susun yang telah dibangun baru dapat dijual untuk dihuni setelah mendapat izin kelayakan untuk dihuni dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai izin kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penghuni rumah susun wajib membentuk perhimpunan penghuni.

Perhimpunan penghuni diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Perhimpunan Penghuni berkewajiban untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni yang bersangkutan dengan pemilikan dan penghuniannya.

Perhimpunan Penghuni dapat membentuk atau menunjuk badan pengelola yang bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan yang meliputi pengawasan terhadap penggunaan bagian baersama, benda bersama, tanah bersama, dan pemeliharaaan serta perbaikannya.

Semuanya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Note:

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru pada tahun 2011

HUKUM PERUSAHAAN

HUKUM PERUSAHAAN

Dasar Hukum Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Hukum Perusahaan adalah suatu aturan yang membahas mengenai suatu Perseroan Terbatas. Sebelum kita memahami lebih jauh mengenai hukum perusahaan ini kita harus mengetahui dahulu mengapa Perseroan Terbatas di Indonesia diatur tersendiri. Karena Perseroan Terbatas di Indonesia adalah sebuah subjek hukum.

Subjek Hukum di Indonesia dikenal ada 2 yaitu:

1. Individu / orang-perseorangan, yang dimaksud dengan individu adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan hukum.
2. Badan Hukum, yang dimaksud Badan Hukum adalah suatu badan yang mempunyai pembatas yang jelas mengenai harta pribadi (pendiri) dengan harta badan. Contohnya : Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

Perseroan Terbatas tentunya memilii organ-organ untuk menjalankannya, karena walaupun dia subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum namun perbuatan hukum tersebut harus diwakili oleh orang-perseorangan / organ-organ yang terdapat didaam Perseroan Terbatas tersebut. Organ Perseroan Terbatas tersebut terdiri dari;

Ø       Rapat Umum Pemegang Saham, (selanjutnya disebut RUPS)

Ø       Direksi

Ø       Dewan Komisaris

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan  dalam Undang-Undang ini dan / atau anggaran dasar.[1] Jadi dalam hal ini wewenang RUPS ada ada 2, yaitu:[2]

1. Kekuasaan tertinggi dalam perseroan,
2. wewenang yang tidak diserahkan pada direksi atau komisaris.

Wewenang RUPS yang bersifat eklusif, atau tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris antara lain;[3]

Ø Penetapan perubahan Anggaran Dasar;

Ø Penetapan pengurangan modal;

Ø Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan;

Ø Penetapan penggunaan laba;

Ø Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris

Ø Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;

Ø Penetapan pembubaran perseroan.

Jenis-Jenis RUPS, antara lain:[4]

1. RUPS Tahunan, artinya RUPS ini wajib diadakan setiap tahun sekurang-kurangnya  satu (1) kali dalam tiap tahun buku perseroan. Dalam hal ini para pengurus diwajibkan menyampaikan laporan mengeni pelaksanaan dari setiap hak, pemenuhan dari setiap kewajiban serta status kedudukan dari harta kekayaan perseroan secara berkala. Hal ini menjadi penting karena laporan ini digunakan untuk mengevaluasi perusahaan apakah perusahaan sudah berjalan dengan benar atau belum.[5]
2. RUPS Luar Biasa, artinya hanya diselengarakan secara khusus atas permintaan ireksi, komisaris, maupun pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan sah oleh perseroan.[6]

B. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[7]

Direksi bertugas menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sehingga direksi berwenang mengambil kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.[8] Maksud kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.[9] Selain itu Direksi juga memiliki tugas untuk mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 UU Perseroan Terbatas, akan tetapi ada saatnya Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan, apabila:

Ø       Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan;

Ø       Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Tanggung-Jawab Direksi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Tanggung-Jawab Internal, yakni Direksi yangh meliputi tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan, dan.
2. Tanggung jawab Eksternal, yakni Direksi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.

Jadi Direksi Bertanggung-jawab atas kerugian yang ditimbulkan bagi perusahan apabila direksi tidak dapat membuktikan bahwa;

Ø       Kerugian tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya

Ø       Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan

Ø       Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

Ø       Telah mengambil tindakkan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Akan tetapi bila direksi telah melakukan tindakan kehati-hatian (agar tidak terjadi kerugian), maka direksi tidak dapat diminta pertanggung-jawabannya dan perusahaan akan menanggung semua kerugian tersebut. Hal ini sesuai dengan doktrin Business Judgment Rule, yaitu direksi suatu perusahaan tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan kepada itikad baik dan hati-hati.

Apabila kerugian yang ditimbulkan oleh direksi tersebut di dalam RUPS tahunan telah di laporkan dan oleh RUPS telah mengakui bahwa, tindakan direksi tersebut merupakan Business Judgment Rule dan perusahaan telah menerima semua kerugian itu, maka apabila di kemudian hari timbul kerugian akibat tindakan direksi yang telah di laporkan sebelumnya perusahaan juga tidak dapat menuntut pertanggung jawaban. Hal ini sesuai dengan doktrin Acquit De Charge atau aquit Et  De Charge, yaitu pembebasan atau pelepasan pertanggung-jawaban kepada direksi dan komisaris dari segala pertanggung-jawaban yang mungkin masih di tangunggung olehnya di kemudian hari atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya pada tahun dimana ia diberikan acquit de charge.[10] Pada prinsipnya doktrin ini hanya memberikan pembebasan atau pelepasan dari perbuatan-perbuatan hukum yang dilaporkan atau yang tercermin dalam laporan tahunan Rapat Umum Pemegang Saham.[11]

C. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.[12] Jadi tugas utama Dewan Komisaris adalah;[13]

Ø       Melakukan pengawasan atas jalannya perseroan

Ø       Memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Kedua hal di atas sejalan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 108 angka 1 dan 2. sehingga komisaris mempunyai kewajiban-kewajiban, antara lain:[14]

Ø       Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Ø       Melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan terbatas tersebut dan Perseroan terbatas lainnya.

Ø       Kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar , seperti;

o        Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;

o        Melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Ketiga kewajiban komisaris tersebut telah tercermin dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 116.

Jenis-jenis Komisaris antara lain:[15]

1. Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang dipilih secara transparan dan independent, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain.
2. Komisaris Utusan, maksudnya komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan komisaris.

 Pengertian-pengertian umum mengenai kata yang akan digunakan dalam makalah ini, yaitu:

Ø  The Ultra Vires Rule adalah doktrin  yang isinya direksi bertindak di luar wewenang yang ditentukan, jika merugikan perseroan menjadi direksi.

Ø     Business Judgment  Rule adalah doktrin yang mengatakan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan kepada itikad baik dan hati-hati.

Ø   Acquit De Charge atau aquit Et  De Charge adalah pembebasan atau pelepasan pertanggung-jawaban kepada direksi dan komisaris dari segala pertanggung-jawaban yang mungkin masih di tangunggung olehnya di kemudian hari atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya pada tahun dimana ia diberikan acquit de charge.[16] Pada prinsipnya doktrin ini hanya memberikan pembebasan atau pelepasan dari perbuatan-perbuatan hukum yang dilaporkan atau yang tercermin dalam laporan tahunan Rapat Umum Pemegang Saham.[17]

---

[1] UU 40 Tahun 2007 tentang PT, pasal 1 angka 4

[2] Hardjian Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 114.

[3] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT. RajaGrafindo Perrsada, Jakarta, 1999, hlm. 78.

[4] Ibid.., hlm 84

[5] Ibid., hlm 84

[6] Ibid., hlm 84

[7] Pasal 1 angka 5

[8] Pasal 92 angka 1 dan 2

[9] Penjelasan Pasal 92 angka 2

[10] Bandingkan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 116.

[11] Bandingkan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 116.

[12] Pasal 1 angka 6

[13] Supra note 2, hlm. 126.

[14] Ibid., hlm. 128.

[15] Sentosa seimbiring, Handout Perkuliahan Hukum Perusahan, hlm. 15-16, Poin  43 dan 45.

[16] Bandingkan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 116.

[17] Bandingkan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 116.